Masalah:
Tidak semua kebebasan berexpresi dan
kebebasan informasi di negara-negara Asia berlaku. Ada yang bebas dan longgar selama itu tak
menyalahi peraturan Undang-Undang pers dalam kebebasan untuk berexpresi seperti
Indonesia. Namun, Filipina sebagai
negara yang yang masuk dalam anggota
ASEAN, ternyata tidak memberlakukan kebebasan berekspresi dan informasi bagi
warganegaranya termasuk para jurnalisnya.
Peristiwa:
Linao, seorang jurnalis , berusia 49
tahun, telah ditembak oleh orang yang tak dikenal sebanyak empat kali dekat
dengan Gedung perkantoran Radyo Natin di Brobo, Su-rigao del Sur, dimana dia
sedang mengendarai motornya. Linao adala jurnalis keempat yang telah dibunuh
dalam waktu dua bulan di Phillipines. Pembunuhan yang ketiga hampir mirip sama.
Manajer Radyo Natin menyatakan bahwa
Linao telah menjadi target pemberitaan politik. Linao telah terlibat dalam politik lokal dan
telah dicalonkan pada suatu posisi pada pemilihan tahun 2010.
Penyerangan berikutnya adalah
Crispirn Perez, seorang jurnalis yang telah menjadi seorang penyiar program
pagi di sebuat radio dwDO sebelah barat
Mindor, telah ditusuk dekat rumanya oleh seorang yang tak dikenal.
Pemerintah Phillpine memang telah berusaha keras untuk membuat tim
tugas khusus untuk menyelidiki kejahatan pembunuhan terhadap para jurnalis dan
harus mengakhiri dan menolak keras untuk
kekejaman dalam mengetahui siapa dalang dari perbuatan kekejaman
terhadap para jurnalis itu.
Solusi:
FFC (The Freedom Fund for Filipino
Journalists) telah menyerukan tetang kebebasan pers sesuai deklarasi United Nations Human Rights Committe( UNHRC),
yang telah diambil dari Kitab 103
dari United Nations. Dinyatakan bahwa Phillipines’s Revised Penal Code (RPC) dianggap sebagai perlawanan kriminalisasi
terhdap Artikel 19 dari ICCPR) yang
telah ditanda-tangani oleh Phillipines.
Undang-undang RPC No.34 sebagai
landasan hukum diskriminalisasi untuk berbuat sewenang-wenang kepada jurnalis
yang kritis, sesungguhnya bertentangan dengan dengan asas dari Human
Rights.
Namun, undang-undang ini juga lemah
hanya memberikan hukuman dengan pengakuan dan uang denda, beberapa ribu peso,
maka pelakunya dapat bebas. Contohnya adalah suami dari Ex-presiden Gloria Macapagal Arroyo, Jose Miguel
Arroyo, telah memfitnah 11 dari 46 jurnalis sejak tahun 2006 . Usaha ini dilakukan dalam rangka agar para
jurnalis ini menghentikan kritik kepada
istrinya.
Saat ini yang dapat dilakukan adalah
agar Pemerintah Phillipines segera melakukan langkah darurat untuk menghentikan
kegiatan kriminal dan kejahatan-kejahatan untuk membungkam kebebasan ekspresi.
Untuk mempercepat langkah ini FFC sebagai wadah dari jurnalis Philippine
harus mengedepankan dan membuat kampanye agar semua pihak termasuk semua
kelompok jurnalis di ASEAN untuk ikut
ambil bagian dalam kampanye untuk mengadopsi rekomendasi UNCHR, dan menghentikan
semua penahanan kriminal yang masih
pending terhadap para jurnalis.
Para blogger tentunya akan mendukung
usaha-usaha dari FFF dalam menyerukan kampanye ini.
Inilah kampanye :
Founded
in 2003 to stop the killing of journalists and to support journalists under
threat, the Freedom Fund for Filipino Journalists (FFFJ) is a coalition of
journalist and media advocacy groups Center for Media Freedom and
Responsibility (CMFR), Center for Community Journalism and
Development (CCJD), Kapisanan ng Brodkaster ng Pilipinas (KBP), Philippine
Center for Investigative Journalism (PCIJ), and Philippine Press Institute
(PPI). CMFR is the FFFJ Secretariat
Sumber referensi:
http://www.thejakartapost.com/assets/persia-2012/
0 komentar:
Posting Komentar